/
/
30 Saksi SPK Bodong Diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Kajari: 4,3 M Dikembalikan

30 Saksi SPK Bodong Diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Kajari: 4,3 M Dikembalikan

Kejaksaan Negeri Kabuapten Sukabumi, Credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Sebanyak lima perusahaan yang terlibat dalam penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif mengembalikan uang sebesar Rp 4,3 miliar, pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi

Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi masih mendalami kasus SKP bodong yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Diduga terdapat sebanyak 36 perusahaan yang ikut dalam pusaran kasus yang rugikan negara sebesar Rp 25 miliar. 

Terkuaknya praktik SPK bodong ini berasal dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada 22 Juni 2022 lalu. Praktik kasus ini terjadi pada tahun 2016. 

BACA JUGA: Dua Kali Pohon Tumbang Memakan Korban di Cikidang, PTPN Diminta Cek Pohon Berpotensi Roboh

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Siju menuturkan, saat ini pihak masih menindak lanjuti kasus tersebut. Ia sudah menugaskan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) memeriksa saksi yang diduga mengetahui kasus malpraktik ini. 

“Kami sudah memeriksa sebanyak 30 saksi, dan itu masih akan terus bertambah karena sejauh ini tercatat sebanyak 36 perusahan yang terlibat,” terangnya kepada Segimedia.id Rabu (16/11/2022).

Siju menerangkan kerugian negara akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai Rp 25 miliar. 

BACA JUGA: Perolehan Sementara Medali Porprov Jabar XIV 2022, Dua Daerah Tanpa Emas

“Awalnya karena tidak ada kepastian dari dari pemerintah provinsi untuk pencairan anggaran melalui pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Sedangkan SPK itu terbit dari Dinas Kesehatan, mulai dari situ SKP fiktif muncul,” tuturnya. 

Saat ini pihaknya telah menerima uang titipan dari lima perusahaan yang sudah dipastikan yang terlibat dalam kasus tersebut sebesar Rp 4,3 miliar. Jumlah itu dihitung secara bersamaan dan menggunakan mesin hitung dari Bank Jabar Banten (BJB).

“Jadi masih ada kekurangan sekitar 20,7 miliar lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sisanya dapat terealisasi,” bebernya. 

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur