/
/
Bangunan Madrasah Ahmadiyah di Parakansalak Dihentikan, Sejak 2016 Pol PP Telah Menyegel 2 Kali

Bangunan Madrasah Ahmadiyah di Parakansalak Dihentikan, Sejak 2016 Pol PP Telah Menyegel 2 Kali

ahmadiyah di parakansalak
Pembangunan Madrasah Ahmadiyah di Paransalak, Kabupaten Sukabumi. Credit: Segi Media/ Syahrul.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi hentikan dan segel pembangunan madrasah Jemaah Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jumat (10/2/2023) kemarin. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Pudin Syaripudin mengatakan, pemberhentian pembangunan madrasah Ahmadiyah di Parakansalak ini dilandasi dua faktor. Pertama tidak terdapat izin administratif pada pembangunan tersebut dan kedua aduan keresahaan dari masyarakat. 

“Tentunya berdasarkan peraturan belum mengantongi dokumen perizinan. Kemudian atas dasar laporan pengaduan masyarakat ke Forkopimcam Parakansalak hal pembangunan sarana keagamaan di area Masjid Al-Furqon JAI Parakansalak,” terangnya saat dihubungi segimedia.id beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA: Gunung Gede Pangrango Dibuka Kembali Pasca Gempa Cianjur

Pudin menerangkan, kebijakan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil rapat lintas instansi yang dihadiri Bakorpakem, Forkopimda, Kominda, Forkopimcam Parakansalak dan organisasi keagamaan pada tanggal 2 Februari 2023 yang berlangsung di Pendopo Sukabumi.

“Hal lain yang menjadi dasar tindakan adalah kesimpulan hasil rapat. Pembangunan tersebut sudah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 ayat (1) huruf a Perda 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perda PBG,” terangnya. 

BACA JUGA: 9 Film ini Dilarang Tayang di Indonesia, Banyak Menuai Kontroversi

Lanjut Pudin, sebelumnya pada tahun 2008 di Kecamatan Parakansalak ini baru diketahui adanya masyarakat yang menganut aliran JAI. Kemudian masyarakat yang terganggu atas kegiatan aliran tersebut melaporkannya ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2016.

“Akhirnya pada waktu itu kami lakukan penyegelan berdasarkan hasil rapat lintas instansi dan Bakorpakem. Oleh karenanya aspek yang mendasari tindakan adalah SKB 3 Menteri, Pergub Jabar dan Perbup Kabupaten Sukabumi,” tandasnya. 

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur