/
/
Skandal Korupsi SPK Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, DPRD: Harus Segera Selesai dan Transparan

Skandal Korupsi SPK Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, DPRD: Harus Segera Selesai dan Transparan

Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi Muhammad Yusuf, Credit: istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Pengungkapan kasus Surat Perintah Kerja (SPK) bodong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi tahun 2016 jadi sorotan semua kalangan di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, kasus tersebut sudah merugikan negara mencapai Rp 25 miliar. 

Kini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tengah menindaklanjuti kasus tersebut dan sudah memeriksa saksi sebanyak 30 orang. Disinyalir terdapat 36 perusahaan yang terlibat, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Muhammad Yusuf mengaku percayakan sepenuhnya proses penyidikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: 30 Saksi SPK Bodong Diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Kajari: 4,3 M Dikembalikan

“Saya percayakan semua proses penyidikan yang sedang dilakukan, juga membuka dokumen-dokumen dan bukti dengan lengkap oleh Kejari terhadap para pejabat Dinkes, pihak Bank yang terlibat, pengusaha dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Yusuf kepada segimedia.id, Kamis (17/11/2022).

Yusuf menuturkan langkah yang diambil itu merupakan kiat menegakkan supremasi hukum yang berlaku. Walaupun kasus tersebut diduga terjadi pada tahun 2016, ia meyakin data-data pendukung yang dipegang menjadi bukti kuat dalam pengungkapan kasus tersebut. 

Masih Yusuf, ia berharap kasus ini segera selesai. Maka dari itu semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini harus bekerja secara maksimal dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. 

BACA JUGA: Cerita Lucu Naik KRL Nyasar, Penumpang: Stasiunnya Sepi dan Horor

“Semoga semua pihak bisa bekerja sama dengan baik dan semua dibuka secara rinci agar tidak ada lagi hal-hal yang mungkin masih tertutupi demi tegaknya supremasi hukum yang ada,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Kabupaten Sukabumi menerima uang titipan sebanyak Rp 4,3 M dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam SPK diduga bodong Dinkes Kabupaten Sukabumi di tahun 2016 lalu.

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur