/
/
DPMD Kabupaten Sukabumi Tengah Menggodok Beberapa Program Termasuk Skenario Pilkades 2023

DPMD Kabupaten Sukabumi Tengah Menggodok Beberapa Program Termasuk Skenario Pilkades 2023

DPMD KABUPATEN SUKABUMI
Kantor DPMD Kabupaten Sukabumi. Credit: Google Maps

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau biasa disebut DPMD Kabupaten Sukabumi saat ini tengah disibukkan merancang beberapa program yang harus segera berjalan di tahun 2023 ini. 

Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, G. Gunardi menerangkan saat ini terdapat tiga program yang sedang dijalankan diantaranya merancang Pilkades 2023, penganggaran desa, dan segmen batas wilayah desa. 

“ Yang sudah DPMD Kabuapten Sukabumi rancang itu Pilkades 2023, skenarionya itu tidak menyalahi masa moratorium. Kita sedang proses tanggalnya karena sudah disetujui,” terangnya saat ditemui segimedia.id, beberapa waktu lalu. 

Adapun program penganggaran desa saat ini berada di tahapan melakukan rekon dan kesiapan. Penganggaran ini menurutnya sangat penting diadaptasi oleh pemerintah desa, karena uang di desa saat ini diintervensi oleh beberapa aturan kementerian

BACA JUGA: Pria 23 Tahun Asal Cikakak Malah Kena Sabetan Celurit Saat Janjian Dengan Perempuan

“Ada juga kita sedang melakukan rekon dan kesiapan, yang penting di desa itu penganggaran pelaksanaan anggaran 2022 dan 2023 itu harus running. Karena aturan keuangan di desa itu harus mengikuti dari Kemendagri, Menteri Desa dan Menteri Keuangan,” terangnya. 

Oleh karena itu penganggaran tersebut tentunya harus disusun sedemikian rupa karena bisa berpengaruh pada pembuatan pedoman atau APBDes.

“Jadi itu harus didesain karena perintahnya itu akan berpengaruh pada penyusunan pedoman atau apbdes, jadi kita berharap secara normatif sosialisasi kita sudah lakukan, harapannya itu sudah berjalan,” ucapnya. 

BACA JUGA: Kasus Penculikan Anak Meningkat, Beberapa Situs Jadi Forum Jual-beli Organ Tubuh

Gunardi menerangkan, dalam hal itu DPMD hanya sebagai penyambung regulasi tersebut dari pemerintah pusat ke pemerintah desa.

“Pedoman itu berisi program prioritas, aturan kebijakan yang baru biaya operasional desa 3 persen apa saja, komposisi BLT itu sebelumnya 40 persen sekarang hanya 25 persen, ketahanan pangan dan seterusnya,” ungkapnya. 

Sementara itu, untuk program segment batas pihaknya sudah menjalankan dan melakukan sosialisasi. Gunardi menerangkan, hal ini perlu dilakukan lantaran saat ini batas wilayah di setiap desa masih belum jelas padahal menjadi indikator penilaian dana desa.  

“Karena kita sangat di daerah punya kepentingan ingin jelas kepastian batas-batas, karena itu menjadi indikator dalam penilaian dana desa. Hari ini yang sudha tuntas datanya dikirim BIM untuk divalidasi, jadi tidak bisa oleh sendiri nanti hasilnya bupati yang menetapkan batas wilayah,” tandasnya. 

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur