/
/
IHII Kritisi Pengesahan UU P2SK: Masalah JHT Menjadi Masalah Krusial

IHII Kritisi Pengesahan UU P2SK: Masalah JHT Menjadi Masalah Krusial

IHII Kritisi Pengesahan UU P2SK- Masalah JHT Menjadi Masalah Krusial
Ratusan buruh menggelar aksi menolak aturan Jaminan Hari Tua. Credit: CNBC Indonesia/Andrean Kristianto

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mengkritisi pasal jaminan hari tua (JHT) yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-Undang tersebut baru disahkan Pemerintah serta DPR pada 15 Desember 2022 lalu.

Pengesahan UU P2SK
Menkeu Sri Mulyani dan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna saat pengesahan UU P2SK. Credit: DPR.go.id/Geraldi

Saepul Tavip selaku Ketua Umum IHII mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang perlu di kritik. Ia menilai masalah Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi masalah krusial bagi kalangan buruh atau pekerja.  Seharusnya peraturan anyar yang disahkan mengenai JHT dalam UU P2SK mampu mendukung daya beli pekerja dan keluarganya pasca mengalami PHK.

“Masalah JHT menjadi masalah krusial bagi kalangan SP/SB dan Pekerja. Selama ini pekerja yang ter PHK terbantu dengan dana JHT yang bisa dicairkan,” ungkap Saepul Tavip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24/12/2022.

BACA JUGA: Jokowi Akan Larang Penjualan Rokok Ketengan, Warganet: Jual Rokok Batangan Lebih Cuan

Saepul mengkalim dalam proses pembuatan dan pengesahan UU P2SK tidak melibatkan masyarakat khususnya serikat pekerja dan buruh. Bahkan, dalam proses tersebut dinilai relatif cepat dan tertutup. Oleh karena itu, IHII mendesak pemerintah untuk melibatkan serikat buruh dalam ruang negosiasi untuk pembahasan Peraturan Pemerintah tentang JHT dan PP tentang Jaminan Pensiun.

“Mendesak Pemerintah agar melibatkan SP/SB dan membuka ruang negosiasi dalam pembahasan PP tentang JHT dan PP tentang Jaminan Pensiun yang diamanatkan UU P2SK,” ujar Saepul.

BACA JUGA: Upah Minimum Provinsi 2023 Enam Provinsi di Pulau Jawa Resmi Ditetapkan, DKI Jakarta Paling Rendah

“Mengajak seluruh SP/SB untuk mengkritisi UU P2SK terkait program JHT dan JP, dan melakukan kajian serta usulan guna dimasukkan dalam PP JHT dan PP JP,” ungkapnya.

Pasal baru yang mengatur JHT adalah pasal 188 UU P2SK yang membagi dana JHT pada dua akun yaitu Akun Utama (AU) dan Akun Tambahan (AT), dengan komposisi AU lebih besar dari AT. Dana yang terdapat pada AU bisa dicairkan pada saat pekerja memasuki waktu pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Sementara itu, dana AT hanya bisa dicairkan sebagian ataupun seluruhnya jika ada kepentingan mendesak dari Pekerja.

Dwiki

Redaktur

Dwiki

Redaktur