/
/
Jadi atau Tidak Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara

Jadi atau Tidak Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara

Gedung pendopo Kabupaten Sukabumi. Credit: Isitmewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) nampak masih menjadi misteri untuk masyarakat.

Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait proses pemekaran DOB KSU yang statusnya masih dalam moratorium.

Pemekaran Kabupaten Sukabumi bukan prioritas pertama pemerintah pusat, karena moratorium dapat diartikan menunda apa yang menjadi kewajiban selama batas waktu yang sudah ditentukan. 

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI sudah menyetujui pemekaran tiga DOB di Provinsi Papua yang dibungkus melalui Rancangan Undang-undang (RUU) dalam rapat paripurna masa sidang V.

Hal itu menjadi pertanyaan banyak pihak di Kabupaten Sukabumi. Namun beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman memerintahkan jajarannya untuk memperbaharui seluruh data yang dibutuhkan untuk persiapan. Pembaruan itu nantinya  untuk mengantisipasi terjadinya kendala berdasarkan data ketika pemekaran terjadi.

BACA JUGA: Penyebab Hayu Festival Gagal Digelar, Penonton Ancam Polisikan Event Organisasi

“Data harus diupdate terus. Ada target persiapan pemekaran karena ini sudah tertulis di RPJM, bahkan pengumpulan data kali ini melibatkan tim dari Unpad Bandung dan Pemprov Jabar,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu saat rapat koordinasi review data kapasitas DOB KSU di Kecamatan Cicantayan.

Menanggapi hal tersebut Politikus Partai Golkar, Agus Mulyadi menyampaikan bahwa pemekaran KSU untuk saat ini masih menjadi khayalan. Pasalnya, pemerintah pusat disibukan beberapa pembangunan DOB seperti Ibu Kota Nusantara dan pemekaran Papua.

 BACA JUGA: Sah! UMK di Jawa Barat naik 7,09 persen, Karawang Tertinggi Rp 5,17 Juta

“Jadi pamekaran Sukabumi utara ini masih belum terealisasi karena ini masih dalam tahap moratorium dan terhalang oleh proyek IKN,” ujarnya.

Agus menjelaskan dalam tahap pelaksanaan pemekaran nantinya akan menghabiskan banyak anggaran. Oleh sebab itu, status moratorium akan tetap tersemat untuk sementara waktu. 

“Proyek IKN ini kan anggarannya besar mungkin saja rencana pemekaran terhambat karena anggarannya dipakai untuk proyek IKN,” bebenya.

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur