/
/
Penerimaan Pajak Mencapai 97,5% dari Target, Tembus Rp 1.448 triliun per Oktober

Penerimaan Pajak Mencapai 97,5% dari Target, Tembus Rp 1.448 triliun per Oktober

Penerimaan Pajak Mencapai 97 5 dari Target Tembus Rp 1 448 triliun per Oktober
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Credit: ilustrasi Segi

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Kementerian Keuangan mencatat untuk penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 ini hingga Oktober, mencapai Rp 1.448 triliun.

Angka tersebut tumbuh 51,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun dengan angka yang menggembirakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggaris bawahi tren pertumbuhan mulai melambat dalam memasuki awal kuartal keempat tahun ini. 

“Kalau melihat sudah agak landai dari kurva pertumbuhan pajak secara bulanan. Sebelumnya pertumbuhan secara bulanan bisa mencapai di atas 50%, saat ini pertumbuhannya tidak setinggi itu. Berada di kisaran 27% dan 32% dalam dua bulan terakhir,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita November 2022, Kamis (24/11/2022). 

Penerimaan pajak yang mencapai 97,5% dari target, merupakan Perpres 98 Tahun 2022 dan perubahan dari APBN 2022. Menteri Keuangan itu pun optimistis dengan target penerimaan pajak tahun ini, akan melampaui target yang sebelumnya telah direvisi. 

BACA JUGA: Perekonomian Global 2023 Diprediksi Gelap, Megaproyek IKN Lanjut atau Tunda?

Ia juga memaparkan penerimaan pajak hingga Oktober lalu, ditopang oleh PPh dari migas dan nonmigas yang sudah melampaui target tahun ini. Realisasinya PPh migas mencapai Rp 67,9 triliun atau 105,1% target, sedangkan untuk PPh nonmigas mencapai Rp 784,4 triliun atau 104,7% target. Sementara untuk realisasi PPN dan PPnBM, mencapai angka Rp 569,7 triliun atau 89,2% dari target. Sedangkan PBB dan pajak lainnya tembus di angka Rp 26 triliun atau 80,6% dari target. 

“Karena mungkin di satu sisi ada faktor harga komoditas, kami melihat pertumbuhan ekonomi sudah mulai merata di berbagai sektor dan daerah, sehingga dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pajak,” ujar Sri Mulyani. 

Selain itu, ada faktor lain lain dari penerimaan pajak  yaitu dengan didorong dari implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menambah kapasitas penerimaan pajak. “UUD HPP ini penting karena APBN harus disehatkan untuk menjaga perekonomian dalam jangka panjang,” kata Sri Mulyani.

BACA JUGA: Black Card: Minimal Belanja Rp 39 Miliar untuk Mendapatkan Kartu Istimewa Ini

Berdasarkan industrinya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dicatatkan oleh sektor pertambangan yang mencapai 188,9%. Lalu ada Sektor perdagangan yang berkontribusi 24,8% terhadap penerimaan pajak tumbuh 64,4%.

Kemenkeu juga mencatat, ada sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 15,2%, informasi dan komunikasi tumbuh 15%, transportasi dan pergudangan 28,1%, jasa perusahaan 23,2%, sedangkan untuk konstruksi dan real estate 3%.

Dwiki

Redaktur

Dwiki

Redaktur