/
/
Penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi Geledah Dua Kantor Pemda, 24 Perusahaan Terlibat SPK Fiktif

Penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi Geledah Dua Kantor Pemda, 24 Perusahaan Terlibat SPK Fiktif

Uang hasil sitaan dipajang saat jumpa wartawa di Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi, Jumat (13/01/2023). Credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Beberapa waktu lalu Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi melakukan penggeledahan di dua kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Sukabumi. 

Hal itu merupakan tindak lanjut kasus dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Kasus tersebut telah merugikan uang negara ditaksir mencapai 25 milyar lebih, di tahun anggaran 2016 dalam Program Bantuan Provinsi Jawa Barat. 

Dalam penggeledahan yang dilaksanakan selama dua hari dengan Surat Perintah Penyidikan bernomor: 02/M.230/Fd.1/10/2022, Tim Penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen penting yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi. 

BACA JUGA: Dua Daerah Jabar Keracunan Ciki Ngebul, Dinkes Kabupaten Sukabumi Perintahkan Puskesmas Pantau Peredarannya

Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Siju menerangkan kepada awak media. Pihaknya kembali menerima uang titipan berasal dari penyitaan kasus dugaan SPK fiktif sebesar Rp 5,7 Miliar. Setelah sebelumnya dari kasus yang sama Kejari telah menerima uang titipan Rp 4,3 miliar.

“Dalam rangka lanjutan penanganan tindak pidana korupsi, hari ini telah terima uang titipan, jika ditotalkan menjadi 10 miliar 448 juta rupiah,” terangnya di Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibadak, Jumat (13/01/2023). 

Siju menuturkan uang tersebut berhasil masuk ke Kejari Kabupaten Sukabumi dari beberapa perusahaan dan selanjutnya akan dikembalikan ke Bank BJB. 

BACA JUGA: Peringatan Bulan K3 di PT AIO, Menaker: TBC dan Kecelakaan Kerja Meninggkat

“Ada sekitar 24 perusahaan yang mengembalikan uang ini. Saat ini jumlah keseluruhan kerugian uang negara Rp 25,15 miliar. Jadi sisanya ada 15 miliar lagi,” ucapnya. 

Adapun berapa banyak saksi yang dimintai keterangan atas kasus ini. Siju mengatakan, sudah melakukan pemeriksaan sekitar 100 orang saksi. 

“Penyidikan masih terus dilakukan. Kita juga melakukan pengecekan soal berapa kerugian negara, dan menunggu audit hasil audit di Inspektorat,” tandasnya.

Syahrul

Redaktur

Syahrul

Redaktur