/
/
Intruksi Bupati Sukabumi Terkait Gencar Perkembangan Penyuka Sesama Jenis di Sukabumi: Gebugan!

Intruksi Bupati Sukabumi Terkait Gencar Perkembangan Penyuka Sesama Jenis di Sukabumi: Gebugan!

Ilustrasi Anti-LBGT protes. Credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Penyuka sesama jenis mulai bermunculan di grup media sosial facebook. Mereka berani mengakui perilaku menyimpang itu di tengah gempuran komentar miring dari para social justice warrior (SJW). 

Kekinian SJW dikenal sebagai pejuang keadilan sosial. Penyebutan kelompok SJW sering digunakan kepada warganet yang suka berargumentasi di postingan akun-akun media sosial. 

Menanggapi hal tersebut Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mempersilahkan masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri.  

BACA JUGA: Pemilik Grup Facebook LGBT di Sukabumi Angkat Bicara

“Gebugan, anjing lelaki belum pernah kawin dengan anjing laki-laki lagi, artinya yang seperti itu lebih dari anjing,” tuturnya kepada segimedia.id di sela kegiatan pemberdayaan diseminasi pendalam tugas aparatur kecamatan dan kelurahan, di Cimelati, Kamis (15/12/2022). 

Masih di tempat yang sama, Camat Kalapanunggal Arief Solihin menuturkan, pihaknya akan menjalankan beberapa program  pembinaan para orang tua agar memahami tahap awal mulai anak berperilaku menyimpang hingga mengatasinya. Untuk melancarkan program itu, ia akan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder.

“Koordinasi dengan seluruh stakeholder, kita akan melaksanakan pembinaan secara rutin khususnya kepada orang tuanya. Jadi orang tua harus mengetahui, jejak anaknya baik di sekolah atau di rumah,” terangnya.

Kemudian, pihak-pihak yang nantinya akan digandeng adalah kepolisian, puskesmas, dan MUI. 

BACA JUGA: Baku Tembak Polisi dan KKB di Papua, Sebabkan 1 Warga Sipil Tewas

“Kemudian yang kedua pembinaan di laksana terus meneru kepada sekolah-sekolah dengan narasumber kepoisian, puskesmas, MUi. Kepolisian secara hukumnya, puskesmas secara kesehatannya, dan MUI secara keagamaannya,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal pengajuan peraturan daerah, Arief mengatakan tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada payung hukum. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa perilaku suka sesama jenis adalah haram.

“Ya, begini pak Bupati bisa membuat perda ketika sudah ada payung hukum yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden (PP) jadi turunan tersebut untuk mengoperasikan. Tetapi MUI sudah menurunkan bahwa perlakuan itu hukumnya haram,” tandasnya. 

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur