/
/
Perangkat Desa Se-Indonesia Unjuk Rasa Minta Kejelasan Status Kepegawaian

Perangkat Desa Se-Indonesia Unjuk Rasa Minta Kejelasan Status Kepegawaian

Perangkat Desa Se-Indonesia Unjuk Rasa Minta Kejelasan Status Kepegawaian
Massa perangkat desa yang tergabung Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen. Credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Perangkat desa se-Indonesia membanjiri jalanan untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu pagi (25/1/2023). Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tersebut menuntut terkait kejelasan statusnya terkait kepegawaian perangkat desa.

“Kita disini ingin menanyakan kejelasan status kita (sebagai perangkat desa). Hingga hari ini belum ada kejelasan secara tertulis, apakah kita ini termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli. Statusnya tidak jelas,” tegas Ketua Panitia Silaturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada awak media, Rabu (25/1/2023).

Cuk Suyadi mengatakan para perangkat desa ini ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut untuk dalam penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).

“Dalam unsur kepegawaian sejauh ini ada PNS dan P3K. Nah, kita ini tidak masuk di keduanya dan tuntutan kita sebagai perangkat desa, harus dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu,” tambahnya.

BACA JUGA:  Vaksinasi Booster Kedua Dibuka, Datang Langsung ke Fasilitas Kesehatan Tanpa Pendaftaran

Dalam keterangan yang tertulis oleh Widhi Hartono, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), demonstrasi yang dilakukan untuk mendukung penuh revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang sebelumnya aksi ini dilakukan oleh massa kepala desa.

Ada 6 gugatan yang dibawa dalam aksi ini dan juga tuntutan perangkat desa:

  1. DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa dan menuntut DPR serta Pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024.
  1. DPN PPDI menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN (Aparatur Sipil Negara) atau P3K/PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja). PPDI Tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU NO 6 Tahun 2014.
  1. DPN PPDI menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari pertimbangan Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah.

BACA JUGA: Janji Politik Kepala Desa Kutajaya akan Renovasi Jalan Ditagih Warga

  1. DPN PPDI menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian.
  1. DPN PPDI menuntut Dana Desa berjumlah sebesar 15 persen dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan Desa. Dana desa jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa jauh di bawah dana bansos sebesar Rp 380 triliun yang dianggarkan negara setiap tahun.
  1. DPN PPDI menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan UU Desa. Menteri Desa kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa yaitu kepala desa, BPD dan perangkat desa.

Dilansir dari beberapa sumber, massa perangkat desa mulai membubarkan diri sekitar pukul 13.10 WIB, setelah beberapa anggota DPR menyampaikan hasil audiensi dengan perwakilan massa aksi.

Diketahui, sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR hari ini. Dan juga terlihat satu mobil komando terparkir di depan gerbang DPR. Beberapa orator dari berbagai perwakilan daerah bergantian menyampaikan orasinya.

Dwiki

Redaktur

Dwiki

Redaktur