/
/
Ramai Isu Warung Kecil Tidak Boleh Jual Gas Elpiji 3 Kg

Ramai Isu Warung Kecil Tidak Boleh Jual Gas Elpiji 3 Kg

Ramai Isu Warung Kecil Tidak Boleh Jual Gas Elpiji 3 KG
Ilustrasi gas elpiji 3 kg di warung-warung kecil. Credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Pemerintah berencana akan membatasi penjualan gas elpiji subsidi 3 kilogram di warung-warung kecil. Wacana kebijakan itu mendapat respons beragam dari warga. Mereka merasa dengan adanya kebijakan tersebut bisa lebih menyulitkan ekonomi. 

Warga Iwan (40 tahun) berpendapat apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat itu bisa memberatkan dirinya.

“Jika terjadi dengan adanya kebijakan tersebut, dirasa memberatkan ya,” kata Iwan, Selasa (17/1/ 2023) .

Ia juga menilai kebijakan tersebut akan membuat ketersedian gas elpiji 3 kilogram di masyarakat menurun. Apalagi baru-baru ini harga bahan pokok ikut meningkat beriringan dengan kenaikan harga BBM.

“Setelah kemarin harga BBM naik, ini membuat harga-harga bahan pokok juga naik. Apalagi ditambah lagi adanya rencana kebijakan gas 3 Kg ini, bisa membuat kelangkaan di masyarakat. Kan ujung-ujungnya masyarakat lagi yang kena imbasnya,” ujarnya.

BACA JUGA: Perselingkuhan Buruh di Lokasi Kerja Ditengarai Suasana Rumah Tidak Harmonis

Menurutnya rencana kebijakan tersebut harus dikaji ulang. Bahkan ia mengusulkan dalam hal ini pemerintah membatalkan rencana kebijakan tersebut.

“Jika perlu dibatalkan saja, karena masyarakat masih berusaha bangkit ekonominya pasca covid kemarin,” ucapnya.

Pendistribusian LPG 3 Kg nantinya hanya bisa diakses di agen maupun penyalur resmi. Bagi masyarakat yang akan membeli harus menunjukan KTP. Dan ini akan menjadi polemik baru, karena masyarakat akan mempertanyakan keamanan data yang akan membeli gas subsidi tersebut.

Hal senada juga disampaikan Yuli (47 tahun). Ibu rumah tangga itu menilai akan butuh pengeluaran tambahan jika lokasi penyalur LPG jauh dari rumah.

BACA JUGA: Penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi Geledah Dua Kantor Pemda, 24 Perusahaan Terlibat SPK Fiktif

Hal senada juga disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo Bidang pengaduan dan hukum YLKI, menilai pembatasan dalam penjualan LPG 3 kg justru menyulitkan rakyat kecil. Pembatasan ini akan membuat penyaluran dengan melalui pengecer seperti warung-warung kecil tak akan ada lagi.

“Kebijakan pemerintah muaranya adalah rakyat, oleh karena itu jangan membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat termasuk distribusi gas LPG 3kg,” kata Rio Priambodo dilansir dari Liputan6.com, Selasa (17/1/2023).

YLKI menegaskan bahwa jika pemerintah dalam pendistribusian gas subsidi LPG 3kg tidak tepat sasaran, seharusnya mengkaji ulang untuk membuat formulasi distribusi yang tepat dan tidak menyulitkan masyarakat untuk membelinya.

“Pemerintah seharusnya perlu memikirkan formulasi distribusi yang tepat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Pemerintah sudah melakukan langkah pembatasan penjualan LPG 3kg dan sedang diuji coba oleh PT Pertamina Patra Niaga. Beberapa daerah yang sedang dalam proses uji coba adalah di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Kecamatan Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ngaliyan di Kota Semarang, Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam, dan Kecamatan Mataram di Kota Mataram.

Dwiki

Redaktur

Dwiki

Redaktur