/
/
Sepuluh Bumdes di Kecamatan Cicurug Belum Terdaftar ke Kemenkumham RI

Sepuluh Bumdes di Kecamatan Cicurug Belum Terdaftar ke Kemenkumham RI

Ilustrasi BUMDes, Credit: Pinterest

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terdapat di Kecamatan Cicurug hanya dua desa sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI,  yakni Desa Nanggerang dan Desa Bangbayang.

Padahal dengan terdaftarnya BUMDes ini dapat mempermudah gerak lembaga tersebut bermitra mengembangan bisnis.  

“Di Kecamatan Cicurug ini hanya dua Desa yang telah terdaftar di Kemenhumkam RI yaitu Desa Bangbayang dan baru-baru ini Desa Nanggerang,” ujar Camat Cicurug Ading Ismail melalui stafnya Ludi Jalaludin kepada Segimedia.id, Selasa (15/11/2022).

BACA JUGA: Pemerintah Hindia Belanda Membentuk Cicurug Dipaksa oleh Hasil Perkebunan

Ludi mengatakan BUMDes yang telah terdaftar dalam Kemenkumham RI akan mendapatkan sertifikat pengakuan dari pemerintah serta memiliki badan hukum yang jelas dan sah, layaknya seperti PT, CV maupun yang lainnya.

“Belum terdaftarnya BUMDes di beberapa desa ini karena masih terkendala soal pembaharuan anggota. Sebetulnya dengan terdaftarnya itu banyak sekali manfaatnya,” tuturnya

Dirinya juga menjelaskan, pihak Kecamatan Cicurug dalam hal ini hanya melakukan pengawasan terhadap Bumdes jika dalam Bumdes tersebut terdapat penyertaan modal anggaran yang sifatnya dari pemerintah.

BACA JUGA: Black Card: Minimal Belanja Rp 39 Miliar untuk Mendapatkan Kartu Istimewa Ini

“Kecamatan sendiri hanya mengawasi ketika pemerintah desa menyertakan modal dari anggara yang ada di desa seperti DD, kalau diluar dari itu semua pertanggung jawabannya murni kepada Kepala Desa,” tandasnya.

Sementara itu, dilansir dari kontan.co.id, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan, semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BUMDes bisa berbadan hukum. Maka BUMDes dapat bergerak lebih masif karena dapat bekerjasama dalam mengembangkan bisnis dengan berbagai mitra. 

“Sebelum disahkannya peraturan tersebut tidak ada desa yang bisa secara legal bekerjasama dengan mitra manapun,” tandasnya.

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur