/
/
Tanah Milik Desa Dijadikan Tempat Parkir Rumah Sakit, Kades Tenjoayu: Kerjasama Tidak Melalui BUMDes

Tanah Milik Desa Dijadikan Tempat Parkir Rumah Sakit, Kades Tenjoayu: Kerjasama Tidak Melalui BUMDes

Tanah kas desa yang dijadikan lahan parkir Rumah Sakit swasta di Cicurug, Credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Tanah kas Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dijadikan lahan parkir Rumah Sakit (RS) dan sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun.

Kerjasama ini merubah fungsi lahan dari persawahan menjadi tanah darat. Walaupun begitu kerjasama yang menginisiasi swakelola ini berdampak nyata pada nilai pendapatan desa yang saat ini sedang merangkak naik. 

Kepala Desa Tenjoayu, Agus Permana mengutarakan kerjasama yang terjadi antara Desa Tenjoayu dan RS swasta itu tidak berbenturan dengan aturan. Pasalnya penanggung jawab yang tertulis di kontrak kerjasama itu adalah pihak desa dan tidak melibatkan BUMDes.

“Jadi bukan Bumdes yang bekerjasama dengan Medicare tapi pihak desa, itupun semua persyaratannya sudah sesuai dan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya kepada Segimedia.id Senin (21/11/2022). 

Beberapa waktu lalu  dilansir dari Kontan.co.id, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan, semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BUMDes bisa berbadan hukum. Maka BUMDes dapat bergerak lebih masif karena dapat bekerjasama dalam mengembangkan bisnis dengan berbagai mitra. 

BACA JUGA: Sepuluh Bumdes di Kecamatan Cicurug Belum Terdaftar ke Kemenkumham RI

Terkait jika nantinya ditemukan peranan BUMDes Tenjoayu dalam kerjasama ini, Agus menganggap hal itu bukan sebuah masalah walaupun BUMDesnya belum berbadan hukum. 

“Boleh saja BUMDes kerjasama atau bermitra dengan perusahaan, karena hal ini tidak merugikan uang negara. Dimana aturannya kalau bermitra BUMDEs harus berbadan hukum, yang ada badan hukum itu untuk meminjam dana kepada bank. Lahan itu kita pake bermitra dengan sesuai aturan itu sudah sah,” katanya. 

Agus juga mempertanyakan status Commanditaire Vennootschap (CV) pada perusahaan yang kerap bekerjasama dengan pemerintah. 

BACA JUGA: Kepala BMKG: Gempa di Cianjur Diduga Akibat Pergerakan Sesar Cimandiri

“Masa RS mau ngasih duit ke BUMes masa ditolak, gini aja CV Kontraktor yang kerjasama dengan pemerintah emang berbadan hukum ? kalau legalitas memang benar Bumdes kami belum memiliki, tapi poinnya bukan disitu. Kalau memang ada orang yang mau bekerjasama dan dampaknya positive kenapa kita tolak?, “ tuturnya. 

Saat ini hasil dari kerjasama tersebut masuk pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Agus menjelaskan bisa dijadikan anggaran tambahan untuk pengelolaan dan pengadaan fasilitas desa. 

“Kedepannya kerjasama pengelolaan lahan parkir itu akan dikelola oleh Bumdes dan untuk legalitas sedang dalam proses,” tandasnya.

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur

Ardi

Reporter

Syahrul

Redaktur