/
/
Upah Minimum Provinsi 2023 Enam Provinsi di Pulau Jawa Resmi Ditetapkan, DKI Jakarta Paling Rendah

Upah Minimum Provinsi 2023 Enam Provinsi di Pulau Jawa Resmi Ditetapkan, DKI Jakarta Paling Rendah

UMP 2023 Enam Provinsi di Pulau Jawa Resmi Ditetapkan DKI Jakarta Paling Rendah
Ilustrasi UMP 2023. credit: Istimewa

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 telah diumumkan besaran oleh  Pemerintah Provinsi (Pemprov) di masing-masing wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut memberlakukan formulasi baru khusus untuk UMP tahun 2023 dengan kenaikan maksimal 10%, mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan keputusan dalam peraturan (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan belum bisa mengakomodasi kondisi perekonomian saat ini, dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok naik dan diprediksi berlanjut hingga tahun 2022. 

Dalam penetapan UMP 2023 di setiap wilayah khususnya di Pulau Jawa, UMP DKI Jakarta masih merupakan tertinggi. Sedangkan UMP 2023 dengan kenaikan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya dipimpin oleh Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan kenaikan 8,01%. 

KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dalam hal ini menolak kenaikan UMP UMP 2023 yang diatur sesuai Permenaker, karena dinilai masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan para buruh. Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan dalam penolakan ini karena, nilai persentase kenaikan UMP yang masih di bawah nilai inflasi pada Januari-Desember 2022. Nilainya sebesar 6,5%, dan ditambah pertumbuhan ekonomi Januari -Desember yang diperkirakan sebesar 5%.  

BACA JUGA: Perekonomian Global 2023 Diprediksi Gelap, Megaproyek IKN Lanjut atau Tunda?

Said mengatakan kenaikan UMP ini hanya merujuk data September 2021 ke September 2022 tidak memotret dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan harga barang setiap saat melambung tinggi. Ia juga mengecam keras keputusan Pejabat Gubernur DKI yang tidak sensitif terhadap kehidupan buruh. Karena dengan kenaikan UMP DKI yang hanya 5,6% tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI.

Dirangkum oleh segimedia dari berbagai sumber, berikut ini daftar UMP di enam provinsi di Pulau Jawa berlaku 1 Januari 2023:

 

1. DKI Jakarta 

UMP DKI 2022: Rp 4.641.854 

UMP DKI 2023: Rp 4.900.000  

Kenaikan UMP DKI Jakarta: Rp 258.146 (5,6 %)

Pemprov DKI Jakarta resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 menjadi Rp 4,9 juta. Angka ini meningkat 5,6% dari Rp 4,6 juta tahun ini. Kenaikan ini telah mencermati dalam Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11/2022) lalu. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah, mengatakan Pemprov melibatkan beberapa unsur dalam menghitung formula UMP seperti akademisi, pakar dan Badan pusat Statistik (BPS).

 

2. Banten 

UMP Banten 2022: Rp 2.501.203,11

UMP Banten 2023: Rp 2.661.280  

Kenaikan UMP Banten: Rp 160.076,89 (6,4 persen) 

Pemprov Banten menetapkan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 sebesar Rp2.661.280,11. Angka tersebut naik 6,4 persen dibanding UMP tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2023 serta turut berupaya dalam pemulihan perekonomian nasional.

BACA JUGA: Siap-siap Upah Minimum 2023 Diumumkan 21 dan 30 November mendatang

3. DI Yogyakarta

UMP DI Yogyakarta 2022: Rp 1.840.915,53  

UMP DI Yogyakarta 2023: Rp 1.981.782 

Kenaikan UMP DI Yogyakarta: Rp 140.866,47 (7,65 persen) 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 di daerahnya sebesar Rp1.981.782,39. Yang dari sebelumnya sebesar Rp1.840.915,53.

Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono mengatakan kenaikan UMP tersebut telah diputuskan oleh Gubernur DIY Sultan HB X dengan berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Dalam hal ini terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berpedoman pada peraturan pengupahan dari pemerintah pusat.

 

4. Jawa Timur 

UMP Jawa Timur 2022: Rp 1.891.567,12  

UMP Jawa Timur 2023: Rp 2.040.244  

Kenaikan UMP Jawa Timur: Rp 148.676,88 (7,86 persen) 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30 (Rp2,04 juta), naik 7,8 persen dibanding tahun 2022.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis menyebutkan, kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Dalam SK tersebut, bagi para pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023, dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya. 

“Kami pastikan dalam hal ini dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023,” ujar Khofifah

 

5. Jawa Barat 

UMP Jawa Barat 2022: Rp 1.841.487,31  

UMP Jawa Barat 2023: Rp 1.986.670,17 

Kenaikan UMP Jawa Barat: Rp 145.182,86 (7,88 persen) 

Pemprov Jawa Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2023 sebesar Rp1.986.670. Angka ini naik 7,8 persen dibandingkan tahun lalu, yang sebesar Rp1.841.487.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan untuk penetapan UMP 2023 di wilayah Jawa Barat tersebut, sudah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep/752/Kesra tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Ia juga menambahkan ini sudah yang terbaik bagi para buruh.

“Ini sudah the best yang kita ambil terkait perhitungan UMP ini,” ungkap Setiawan Senin (28/11/2022).

Setiawan menambahkan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kenaikan UMP sudah meneliti rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

6. Jawa Tengah

UMP Jawa Tengah 2022: Rp 1.812.935  

UMP Jawa Tengah 2023: Rp 1.958.169 

Kenaikan UMP Jawa Tengah: Rp145.234 (8,01 persen) 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, dengan kenaikan 8,01 persen atau Rp145.234,26 dibandingkan UMP tahun sebelumnya. Dari sebelumnya Rp1.812.935 menjadi Rp1.958.169,69 untuk UMP 2023.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa penetapan UMP 2023 mendasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. Ia juga menyebutkan bahwa inflasi di Jawa Tengah pada angka 6,4 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, maka nilai αlfa pada angka 0,3 untuk rumus formula kenaikan UMP di Jawa Tengah. Nilai αlfa juga harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Ganjar mengklaim untuk keputusan tersebut sudah melalui serangkaian tahapan, seperti mendengarkan aspirasi dari seluruh komponen yang terkait, dalam hal ini kelompok buruh dan pengusaha.

Dwiki

Redaktur

Dwiki

Redaktur